Ketua DPR Soroti Stabilitas Politik Jelang Tahun Pemilu 2026
Active User / Redaksi
•
•
10x dilihat
Jakarta – Dinamika politik nasional mulai menghangat menjelang tahun politik 2026. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional agar proses demokrasi berjalan kondusif.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2026), pimpinan DPR mengingatkan seluruh partai politik untuk mengedepankan politik yang santun serta menghindari narasi provokatif di ruang publik.
“Kita ingin pesta demokrasi berjalan damai, tidak terpecah oleh isu-isu yang memecah belah masyarakat,” ujar Ketua DPR dalam keterangannya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tengah mempersiapkan tahapan teknis, termasuk pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat. KPU memastikan seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengamat politik dari salah satu universitas di Jakarta menilai suhu politik yang mulai meningkat merupakan hal wajar menjelang kontestasi nasional. Namun, ia mengingatkan agar elite politik tidak memanfaatkan isu sensitif seperti SARA dan disinformasi demi kepentingan elektoral.
Di sisi lain, sejumlah partai mulai melakukan konsolidasi internal dan penjaringan bakal calon legislatif maupun kepala daerah. Masyarakat pun diimbau untuk tetap kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan politik berlangsung.
Dengan meningkatnya dinamika politik nasional, semua pihak diharapkan dapat menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2026), pimpinan DPR mengingatkan seluruh partai politik untuk mengedepankan politik yang santun serta menghindari narasi provokatif di ruang publik.
“Kita ingin pesta demokrasi berjalan damai, tidak terpecah oleh isu-isu yang memecah belah masyarakat,” ujar Ketua DPR dalam keterangannya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tengah mempersiapkan tahapan teknis, termasuk pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat. KPU memastikan seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengamat politik dari salah satu universitas di Jakarta menilai suhu politik yang mulai meningkat merupakan hal wajar menjelang kontestasi nasional. Namun, ia mengingatkan agar elite politik tidak memanfaatkan isu sensitif seperti SARA dan disinformasi demi kepentingan elektoral.
Di sisi lain, sejumlah partai mulai melakukan konsolidasi internal dan penjaringan bakal calon legislatif maupun kepala daerah. Masyarakat pun diimbau untuk tetap kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan politik berlangsung.
Dengan meningkatnya dinamika politik nasional, semua pihak diharapkan dapat menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
